WELCOME TO ACEH DENMARK

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Alloh S.W.T yang telah memberikan segala inspirasi sehingga website ini bisa selesai dan mengudara dengan kerendahan hati, dengan harapan agar masyarakat Aceh bisa hidup aman,damai serta adil,demokrasi dan sejahtera yang intinya jauh dari penindasan dan kekerasan serta dapat menikmati hak-hak hidupnya yang layak.

mandag, december 11, 2006

Hari HAM Sedunia

.:: NEWS ::.Author : Astri Siregar
Mon, 11 Dec 2006 10:43:39 +0700


Masyarakat Aceh Denmark Peringati Hari HAM Sedunia

Denmark – Masyarakat Aceh yang berada dan tinggal di Denmark Eropa, Minggu (11/12) kemarin memperingati Hari HAM Sedunia. Peringatan tahun ini dipusatkan di Kota Aalborg.

Dalam siaran pers Komite Monitoring Perdamaian dan Demokrasi (KMPD) Denmark yang ditandatangani oleh Tarmizi Age, dan diterima redaksi VHR Senin (11/12) pagi diinformasikan, peringatan Hari HAM Sedunia itu diikuti oleh masyarakat Aceh di Eropa dan para aktifis dari Amnesty International.

Mereka membagi-bagikan brosur berbahasa Danish yang bertuliskan berbagai tuntutan soal penanganan Aceh, antara lain bahwa masalah Aceh adalah masalah krusial dan perlu kerjasama badan-badan internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), PBB dan badan-badan lain di dunia yang peduli dengan masalah HAM dan kemanusiaan.

KMPD juga berpandangan bahwa selama ini Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki belum dilaksanakan dengan maksimal oleh Pemerintah Indonesia.

Hingga saat ini tidak ada seorang pun para pelanggar HAM di Aceh yang dibawa ke pengadilan. Pelaku pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang masih bebas berkeliaran bahkan ada yang menjadi penguasa.

Menurut Tarmizi, Acehnisk Samfund Forening (ASF) di Denmark dan Asien-gruppen Amnesty Denmark juga menilai, perdamaian di Aceh yang sudah berjalan setahun lebih tidak bermakna kepada korban HAM. Padahal, hal itu merupakan akar permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Oleh karena itu, atas terjadinya pelanggaran HAM berat di Aceh, maka KMPD, ASF dan Asien-gruppen Amnesty Denmark, meminta kepadadDunia Internasional dan badan-badan dunia yang peduli dengan HAM untuk membentuk badan khusus HAM di Aceh, yang bertujuan untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM disana.

”Kondisi HAM di Indonesia sangat buruk dan Komnas HAM yang ada di Indonesia masih gagal membawa para pelanggar HAM di Aceh ke pengadilan,” kata Tarmizi.

Tarmizi Age menambahkan, pada saat peringatan Hari HAM Sedunia tahun ini, masyarakat Aceh di Eropa khususnya di Denmark berharap agar para pelanggar HAM di Aceh diseret ke Mahkamah Internasioanal seperti yang terjadi

lørdag, december 09, 2006

Prioritaskan Perdamaian & HAM di Aceh

.:: NEWS ::.Author : Astri Siregar
Mon, 04 Dec 2006 10:27:27 +0700



Masyarakat Aceh Denmark:
Prioritaskan Perdamaian & HAM di Aceh

Denmark - Masyarakat Aceh di Denmark mengadakan pertemuan akbar pada 2 Desember 2006 di Hjørring Aalborg, Denmark. Pertemuan yang dipimpin oleh Al-Ayubi Basyah itu menghasilkan beberapa komitmen penting.

Dalam siaran pers Komite Monitoring Perdamaian dan Demokrasi (KMPD) Denmark yang ditandatangani oleh Tarmizi Age dan diterima redaksi VHR Senin (4/12) disebutkan, hasil pertemuan itu penting bagi Aceh.

Pertama, perdamaian Aceh harus tetap dipertahankan demi keberlangsungan pembangunan kehidupan masyarakat Aceh secara keseluruhan dan meningkatkan taraf ekonomi rakyat yang telah begitu terpuruk akibat konflik dan tsunami. Karena itu, Aceh Monitoring Mission (AMM) tidak harus keluar dari Aceh karena proses perdamaian masih sedang berjalan.

Kedua, penegakan hak asasi manusia tetap harus diperjuangkan oleh seluruh masyarakat Aceh dengan terus melakukan kampanye-kampanye di tingkat internasional secara terus-menerus. Pelanggaran HAM adalah sebuah kejahatan yang sangat kejam dan tidak dapat diganti dengan tindakan apa pun kecuali dengan membawa para pelakunya ke Mahkamah Internasional.

Ketiga, Undang-undang Pemerintahan Aceh yang telah ditandatangani oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono pada 1 Agustus 2005 tidak memenuhi kehendak masyarakat Aceh. Untuk memelihara keberlangsungan perdamaian dan pembangunan Aceh yang lebih terbuka, mandiri, transparan, dan demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Aceh, maka UU PA harus segera direvisi seperti yang diharapkan masyarakat Aceh. (Astri Siregar)
http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=3289&lang=

Menjaga Perdamaian di Serambi Mekah

Senin, 04 Desember 2006 00:00 WIB
Menjaga Perdamaian di Serambi Mekah

MASYARAKAT Aceh di Denmark mengadakan sebuah pertemuan akbar pada 2 Desember 2006 yang bertempat di Hj'rring Aalborg Denmark yang dipimpin oleh Al-Ayubi Basyah. Pertemuan yang dimulai pada pukul 12.00 waktu setempat dan berakhir pukul 4.00 petang, ditutup dengan samadiah dan doa oleh Tgk Razali Yusuf, menghasilkan beberapa komitmen penting tentang Aceh
http://www.mediaindo.co.id/cetak/rubrik.asp?id=FRM&tgl=2006-12-4+0:0:0

torsdag, november 30, 2006

Perdamaian Aceh Harus Diselamatkan

Konflik di Aceh merupakan sebuah konflik yang berkepanjangan yang telah mengorbankan banyak nyawa,telah membuat banyak anak-anak jadi yatim dan piatu, membuat wanita jadi janda bahkan mereka juga mendapat tugas sebagai kepala keluarga itulah yang terjadi di bumi Tanah Rencong.Banyak juga yang terpaksa membuat keputusan untuk melanjutkan cita-cita saudara Aceh nya ke belahan dunia,ada juga yang meninggalkan Aceh karena tak sanggup melihat kejam nya perang,kejamnya pelanggaran HAM dan kemanusiaan yang di lakukan oleh penguasa yang mereka sebut Indonesia, karena pemerintah jakarta tak ingin orang Aceh menuturkan kata-kata bebas dari Indonesia,itu harga mati kata Ibuk mega anak presiden pertama Republik Indonesia “Bapak Soekarno” waktu Darurat di resmi 19 mei 2003 jam 00.00

Hakikatnya semua Orang di Dunia tak ingin di bunuh, tak suka di tindas tak layak di bohongi begitu juga dengan Masyarakat Aceh yang punya tekat untuk bisa hidup selayaknya, namun sebaliknya yang menimpa mereka,keputusan pemerintah jakarta untuk menghukum penghuni Bumi Aceh yang ingin hidup adil, aman, damai dan sejahtra di akhiri dengan kekejaman dan tragedi pelanggaran HAM paling berat di Dunia yang susah di lupakan oleh siapa saja. Begitulah setidaknya hasil kutipan dengan beberapa pelarian Aceh di Denmark

Ketua KMPD Perwakilan Eropa Tarmizi Age juga menyebutkan bahwa perjalanan segala proses diAceh sehinga terjadinya perjanjian perhentian permusuahan pada 15 Augus 2005 di Helsinki adalahsesuatu yang sangat melelahkan.Namun semua masyarakat Aceh menaruh harapan yang tinggi termasuk pihak Internasioanal sekalipun agar kekerasan tidak lagi terulang di Aceh dengan lahirnya buku nota perjanjian yang di tandatangani kedua pihak yaitu ( GAM ) dan Republik Indonesia.Namun bisa saja konflik ini muncul jika pihak-pihak yang berperan dalam proses perdamaian Aceh tidak lagi menjadikan Nota di Helsinki sebagai rujukan dan ia bukan sesuatu hal yang mustahil.sepertia apa yang telah di sebut dalam Siaran Pers Bersama LBH Banda Aceh,KMPD,Kontras Aceh dan GeRak Aceh ( senin 16 oktober 2006 ) “Re-integrasi gagal; Aksi Kriminalitas Meningkat”.

Yang antara lain di sibutkan, kontribusi AMM, Uni Eropa, World Bank, dan Donors lainya juga memiliki andil besar dalam gagalnya proses re-integrasi. AMM/Uni Eropa maupun Donors lainnya tidak menjaga keberlangsungan proses Perdamaian secara konferehensif.

Penutupan kantor AMM di 10 Distrik adalah salah satu bentuk ketidak seriusan AMM dalam melaksanakan proses Perdamaian di Aceh. Masalah mandate dan kewenangan AMM telah dijadikan alasan untuk membatasi masa dan ruang lingkup tugas AMM. Padahal proses Perdamaian di Aceh tidak hanya dapat dilihat berdasarkan pada soal mandate dan kewenangan saja tetapi juga seharusnya didasarkan pada komitmen tanggungjawab moral terhadap Perdamaian Aceh.

Lembaga Donor sebesar dan NGO Internasional, seperti World Bank dan IOM hanya melihat ruang lingkup program re-integrasi sebatas kompesasi dana belaka dan terjebak pada irama dan agenda Pemerintah melalui BRDA.

Sekali lagi mereka ingin menegaskan bahwa, meningkatnya aksi-aksi kriminalitas haruslah dilihat sebagai akibat dari masalah kemiskinan dan kegagalan Pemerintah dalam menjalankan proses re-integrasi.

Begitu juga pemerintah dalam menanggapi kriminalitas di Aceh mereka merespon dengan menggelar sweeping/razia yang dilakukan oleh Kepolisian dan TNI. Respon pemerintah terhadap situasi berkembang hanya ditujukan pada “akibat yang timbul”, namun tidak menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kriminalitas terjadi. Sikap TNI (yang kemudian juga di respons oleh Polri) adalah sikap yang terburu-buru dan reaktif dan dapat berekses pada terciptanya ketidaknyamanan, munculnya spiral kekerasan dan pungli yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kondisi ini tentulah akan membahayakan bagi proses Perdamaian yang sedang berlangsung. Apalagi dalam 3 bulan mendatang akan dilaksanakan Pilkada yang untuk pertama kalinya dalam situasi Damai di Aceh.

Tarmizi Age meneruskan semua pihak yang terlibat dalam proses perhentian permusuhan di Aceh diharap menyelesaikan semua tugas dengan baik agar tidak melahirkan konflik baru dalam menjabarkan semua poin-poin dalam MoU, termasuk AMM untuk tidak meninggalkan Aceh dengan tidak menuntaskan semua prosudur yang di pikul bersama di Helsinki,dan sesuatu yang sangat di sesalkan jika kekhawatiran banyak pihak bila AMM meninggalkan Aceh maka kemungkinan besar konflik akan kembali mencuat,apalagi dengan sikap TNI/Polri yang kerap mengambil keputusan tidak bijak dalam menangani apa yang terjadi di tengah masyarakat aceh, misalnya serambinews.com 28/10/06 menulis “Satpan Dinsos Meninggal di duga di aniaya oknum Polisi”.

Apa yang terjadi terhadap Muktar Razali ( 23 ) seorang Satpam Dinsos tersebut menjadi sebuah gambaran sikap aparat yang tidak di benahi dengan hukum dan HAM dalam menjalankan tugas di aceh,dan ini menjadi sesuatu yang harus di pertanyakan dengan penembahan jumlah personil polisi sebanyak 2.433 personil, walaupun mempunyai alasan tertentu untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) yang akan berlangsung 11 Desember nanti.Mudahan apa yang dikataka Media Officer AMM Faye Belnis bahwa seluruh Personel polisi tambahan ini adalah kadet-kadet Aceh yang telah menerima pelatihan hak asasi manusia bukan hanya bahasa basi untuk publik yang inginkan kedamaian dalam kehidupan hari-hari.

Bolehkah kita semua berkeyakinan dengan banyaknya personil aparat di Aceh akan berakhirnya kriminalitas atau dapat memberi kenyamanan yang aman, damai, adil dan sejahtera ke pada rakyat Aceh,atau justru akan memicu konflik baru.Apalagi jika di lihat dari hari-hari yang lalu bahwa aparat adalah sebuah kekuatan dalam menjalankan semua propaganda dalam melahirkan konflik di aceh dengan melakukan tindakan-tindakan kasar terhadap masyarakat.

Maka semua pihak yang terlibat dalam proses di Aceh termasuk AMM sendiri tidak harus menyimpulkan bahwa dengan banyak nya aparat maka Aceh akan Aman dan Damai,ini sesuatu yang tidak logika di masa ini.Bertahan tidaknya Perdamaian sangat tergantung pada keadilan, kesejahtraan dan kebebasan juga pemenuhan hak-hak masyarakat itu sendiri termasuk dalam berdemokrasi tanpa harus ada tekanan dari mana-mana pihak.[]

Penulis adalah
Head of Committee for Peace and Democracy Monitoring ( KMPD ) European

http://www.acehkita.net/koran/beritadetail.asp?Id=1740&Id2=&berita=Kheunda

onsdag, november 29, 2006

Republik Czech Harapkan Misi Perdamaian di Aceh

Republik Czech Harapkan Misi Perdamaian di Aceh Tetap Sukses
Banda Aceh, (Analisa)
Republik Czech tetap mendukung proses perdamaian di Aceh dan sangat mengharapkan agar perdamaian di Aceh akan tetap sukses, sehingga masyarakat di Provinsi paling ujung barat pulau Sumatera Indonesia itu, bisa hidup dalam kedamaian.
Dukungan dan harapan Pemerintah Czech itu langusng disampikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Czech, Cyril Syoboda melalui suratnya yang di tanda tangani oleh Jan Fury yang menjabat sebagai Derektur Departement Asia dan Oceania.
“Surat bertanggal 10 Agustus 2006 baru kami terima yang dikirim kepada masyarakat Aceh di Denmark,” ujar Tarmizi Age perwakilan masyarakat Aceh di Denmark lewat surat elektroniknya yang diterima Analisabaru-baru ini.
Dikatakan, dalam surat tersebut Jan Fury mengungkapkan, sepanjang sejarah hubungan deplomasi Republik Czech selalu bekerja menjaga perdamaian dan menghormati HAM di seluruh dunia. Ini merupakan kebijaksanaan Republik Czech sebagai anggota baru dari Uni Eropa (EU).
Oleh sebab itu, Republik Czech dengan sungguh-sungguh berharap yang bahwa misi pemantau dari EU akan sesuai dengan yang diharapkan bersama dan Republik Czech berkeyakinan proses perdamaian di Aceh akan membawa kesimpulan yang sukses.
“Terimakasih kepada posisi EU yang kosnsisten dan jelas di Aceh,” tulis Jan Fury sebagaimana yang diungkapkan Tarmizi Age.
TERUS IKUTI
Dikatakan, Republik Czech terus mengikuti perkembangan politik di Aceh, seperti telah diperlihatkan oleh bantuan pembangunan yang bernilai 3 juta euro yang diprioritaskan untuk memperbaharui dan pembangunan kembali Aceh pada daerah terkena tsunami.
Mengggapi surat tersebut, Acehniske Samfund Forening (ASF) i Denmark dan KMPD (Komite Monitorong Perdamaian dan Demokrasi) Perwakilan Eropa berharap Perdamaian di Aceh terus kekal, sehingga Aceh dapat terus membangun yang lebih sempurna.
Dua Relawan KMPD dan ASF pada 22 Aktober lalu sudah melanjutkan Kampanye pendidikan untuk anak Aceh di Republik Czech. Dalam kampanye itu, mereka juga membagi-bagikan stiker seperti ketika mereka singgah di Berlin Jerman.
Stiker itu yang berbunyi “The Acehnese sincerely hope for your future support. Your participation in the peace process and the reconstruction will be remembered as an important contribution to the new civilization that are being build in Aceh” yang berlatar peta Aceh itu juga di bagi di Republik Czech.
Di Republiki Czech, dua relawan KMPD dan ASF yaitu M Yani Zul dan Syukri Asna berkunjung ke beberapa kedutaan antaranya Kedutaan Bulgaria, Estonia, Malaysia, Bosnia dan Romania dalam rangka Kampanye Pendidikan untuk Aceh yang di garap KMPD Eropa dan ASF i Denmark (Masyarakat Aceh di Denmark). (irn)

Sumber
http://www.analisadaily.com/2006/November/8/index.html

søndag, november 26, 2006

KONTAK PEMBACA

KONTAK PEMBACA

Bersatu dalam Solidaritas Redaksi Yth,Setiap 10 Desember di seluruh dunia, semua orang memperingati hari Hak Asasi Manusia Dunia. Peringatan ini adalah merupakan suatu bukti bahwa, tetap ada orang–orang yang hidup dan berjuang untuk Hak Asasi Manusia di setiap belahan dunia. Lebih dari itu, 10 Desember adalah merupakan suatu kesinambungan perjuangan demi kemanusiaan.Di Aceh, di mana setelah sekian lama masyarakatnya hidup dengan situasi teror dan situasi HAM yang buruk, ribuan jiwa telah menjadi korban dari pelanggaran HAM. Setiap harinya 5 hingga 8 orang Aceh tewas akibat tindak kekerasan yang mengarah kepada pelanggaran HAM berat.Setidaknya ada 29.000 jiwa penduduk Aceh yang telah menjadi korban selama kurun waktu 1989 hingga 2005. Keadaan ini tidak hanya membuat terjadinya penyusutan populasi, namun lebih jauh telah menyebabkan trauma sosial dan peningkatan angka kemiskinan.Tapi, kami tahu, bahwa masyarakat Aceh harus bangkit dari sejarah kelamnya. Karena hari esok yang gemilang pasti akan segera datang. Namun, sejarah tidak dapat dilupakan begitu saja, meski mungkin dapat dimaafkan.Kami juga tahu, bahwa masyarakat Aceh tidak sendirian. Bahwa masih ada penderitaan dan solidaritas yang sama di belahan dunia yang lain. Meski beribu–ribu mil jarak yang memisahkan kita. Jiwa kami telah dihangatkan, semangat kami telah dibangkitkan, hati oleh api solidaritas dari orang–orang yang antipenindasan dan kezaliman. Begitupun, hati kami juga telah tergores pedih, oleh segenap penderitaan yang terjadi dibelahan dunia yang lain.Penderitaan dan solidaritas memang tidak mengenal batas.Dalam kesempatan ini, kami berharap bahwa kita semua dapat tetap bersama bergandeng tangan untuk mewujudkan Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan Keadilan di seluruh dunia. Semoga kita semua dapat bersatu dalam damai untuk menuju dunia yang adil dan sejahtera.Bersatulah Demi Dunia Yang Damai , Adil dan SejahteraDenmark, 10 Desember 2005 Achehniske Samfund Forening i DenmarkKMPD perwakilan Eropa.
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0512/17/opi03.html


Copyright © Sinar Harapan 2003

Norwegia Dukung Percepatan Perdamaian Aceh

[Download]
.:: NEWS ::.Author : Astri SiregarWed, 20 Sep 2006 10:23:40 +0700
Norwegia Dukung Percepatan Perdamaian Aceh
Denmark – Pemerintah Norwegia menyatakan optimistis pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Nanggroe Aceh Darussalam akan sukses dan terwujud perdamaian abadi di wilayah tersebut.Optimisme dan dukungan untuk perdamaian Aceh tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Norwegia melalui surat yang ditandatangani oleh Tore Hattrem dan Kathrine Holden kepada Masyarakat Aceh di Denmark. Demikian siaran pers Komite Monitoring Perdamaian dan Demokrasi (KMPD) Perwakilan Eropa di Denmark yang diterima oleh redaksi VHR, Rabu (20/9) pagi.Koordinator KMPD Denmark Tarmizi Age mengatakan, Pemerintah Norwegia menyatakan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Agustus 2005, merupakan pencapaian yang penting untuk stabilitas kawasan Asia Tenggara.Pemerintah Nowegia mengaku menghargai kedua belah pihak yang dengan tulus mengimplementasikan isi nota kesepahaman tersebut.Nogwegia juga optimistis akan pencapaian pemilihan kepala daerah di Aceh yang akan dilaksanakan pada November 2006. Namun, perlu diingat perdamaian adalah proses yang memakan waktu lama serta mempunyai tantangan-tantangan di masa depan yang mesti dihadapi bersama.Menurut Pemerintah Norwegia, yang penting untuk menjamin perdamaian abadi di Aceh adalah dengan mempertahankan aktivitas-aktivitas untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi.Norwegia berjanji bersama dengan masyarakat internasional akan terus mendukung melalui berbagai aktivitas agar tercipta perdamaian abadi di Aceh. (Astri Siregar/E4)
http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=2363&lang